FPI Langsung Ganti Nama setelah Dibubarkan Pemerintah

Menko Polhukam, Mahfud MD mengatakan bahwa pemerintah sudah mengumumkan status hukum kepada FPI sebagai organisasi massa (Ormas). Mahfud menambahkan jika FPI sejak tanggal 20 Juni 2019 yang lalu secara de jure sudah bubar sebagai ormas. Namun, sebagai sebuah organisasi, FPI tetap melakukan aktivitas yang jelas-jelas melanggar ketertiban, keamanan, serta bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

“Tindak kekerasan, sweeping atau razia secara sepihak, provokasi dan sebagainya,” tutur Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (30/12/2020).

Setelah ormas FPI (Front Pembela Islam) dilarang keberadaannya oleh pemerintah, sejumlah tokoh pun mendeklarasikan Front Persatuan Islam. Deklarasi ini dilakukan pada hari Rabu (30/12/2020) sore. Kabar tersebut juga sudah dibenarkan oleh Wakil Sekretaris Umum FPI, Aziz Yanuar.

Sejumlah tokoh sudah mendeklarasikan Front Persatuan Islam setelah Front Pembela Islam (FPI) dilarang keberadaannya oleh pemerintah. Ada beberapa nama yang menjadi deklarator lahirnya Front Persatuan Islam, di antaranya yaitu Munarman, Habib Abu Fihir Alattas, Tb Abdurrahman Anwar, Ahmad Sabri Lubis, Abdul Qadir Aka, Awit Mashuri, Haris Ubaidillah, Habib Idrus Al Habsyi, Idrus Hasan, Habib Ali Alattas SH, Habib Ali Alattas S.Kom, Tuankota Basalamah, Habib Syafiq Alaydrus, Baharuzaman, Amir Ortega, Syahroji, Waluyo, Joko, serta M Luthfi.

Pada keterangan pers Front Persatuan Islam, Front Persatuan Islam memberikan himbauan kepada seluruh pengurus maupun anggota serta simpatisan Front Pembela Islam (FPI) di seluruh penjuru Indonesia dan juga mancanegara.

“Bahwa kepada seluruh pengurus, anggota dan simpatisan Front Pembela Islam di seluruh Indonesia dan mancanegara, untuk menghindari hal-hal yang tidak penting dan benturan dengan rezim dzalim maka dengan ini kami deklarasikan Front Persatuan Islam untuk melanjutkan perjuangan membela Agama, Bangsa, dan Negara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945,” tulis dalam keterangan pers Front Persatuan Islam seperti yang dikutip oleh merdeka.com.

Mereka semua menilai apabila Surat Keputusan Bersama (SKB) yang membahas mengenai pelarangan FPI merupakan suatu upaya untuk mengalihkan isu atas tewasnya 6 orang laskar FPI.

Mereka mengatakan, “Bahwa Keputusan Bersama melalui enam instansi Pemerintah, kami pandang adalah sebagai bentuk pengalihan issue dan obstruction of justice (penghalang-halangan pencarian keadilan) terhadap peristiwa pembunuhan 6 anggota Front Pembela Islam dan bentuk kezaliman yang nyata terhadap Rakyat sendiri.”

Front Persatuan Islam pun menilai keputusan pemerintah tersebut yang melarang FPI juga sangat bertentangan dengan hukum konstitusi dan hukum lainnya yang berlaku di Indonesia.

“Bahwa oleh karena Keputusan Bersama tersebut adalah melanggar konstitusi dan bertentangan dengan hukum, secara substansi Keputusan Bersama tersebut tidak memiliki kekuatan hukum baik dari segi legalitas maupun dari segi legitimasi,” ujar Front Persatuan Islam.

Sumber : Merdeka.com